Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di Kementerian Dalam Negeri Periode 2019-2024

Ichlasul Amal Atmaja

Abstract


Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Kinerja di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas terkait implementasi Kebijakan SAKIP ini. Selain wawancara, juga dilakukan dokumentasi untuk mendukung data hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara umum telah berjalan dengan baik serta telah mampu meningkatkan kinerja di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dibuktikan dengan data berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada indikator atau variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yakni ukuran ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.


Keywords


Implementasi; Sistem; Akuntabilitas; Kinerja; Instansi Pemerintah

Full Text:

PDF

References


A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. (2016). Manajemen sumber daya manusia perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

AG. Subarsono, M. 2005. Analisis kebijakan publik konsep, teori, dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agustino, Leo. (2008). Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan publik. Bandung: Pustaka Setia.

Bungin, Burhan. (2007). Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya (edisi kedua). Jakarta: Kencana.

Dunn, William. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jos Gidion, Silalahi. (2016). Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Studi Pada Dinas Kebersihan Kota Pematangsiantar): Univeritas Sumatera Utara.

Meleong, Lexy J.2000. Metode penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Deddy. (2018). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik: konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik. Bandung:Alfabeta.

Nawawi, Hadari. (2000). Manajemen strategik organisasi non profit bidang pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nugroho, R. 2006. Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang. Jakarta: PT.Gramedia.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Purwanto, E.A. & Sulistyastuti, D.R. (2015). Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Unwidjaja, Dwi Satriany, (2023). Manajemen Sektor Publik: Jakarta: Moestopo Publishing.

Wahab, Solichin Abdul. (2008). Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implemen tasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Yusrianti, Hasni. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang: Universitas Sriwijaya.

Zalfatun, Ruscitasari. (2019). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi D.I Yogyakarta: Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.